
Wakil Ketua DPR Fadli Zon membela Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
terkait audit pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Ia pun
mendoakan Ahok menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya kira kita mudah-mudahan berumur panjang sampai dia (Ahok, red)
mendapat rompi oranye (tersangka KPK, red)untuk mempertanggungjawabkan
apa yang dia lakukan," kata Fadli di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta,
Kamis (14/4/2016).
Sindiran Fadli ini terkait pernyataan Ahok kepada salah seorang pimpinan
BPK, Prof. Edy Mulyadi, sehari sebelumnya. Saat di Balai Kota, Ahok
mengaku telah mendoakan Prof Edy agar berumur panjang agar kelak bisa
melihatnya menjadi presiden. "Bilangin, Ahok udah doain dia umur panjang
supaya dia lihat Ahok jadi presiden," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta,
Rabu (13/04) lalu.
Penilaian Ahok yang menyebut hasil laporan pemeriksaan audit investigasi
BPK terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ngaco
dianggap Fadli sebagai jurus mabok dari Ahok. "Apa lagi dia mengatakan
umur panjang dan berdoa, saya kira ini sudah jurus halusinasi,"
ucapnya.
Menurut dia, Ahok harus bertanggung jawab atas kasus lahan Rumah Sakit
Sumber Waras. "Dia bantah dengan alasan-alasan yang seperti itu,
menurut saya sih sudah jelas ada korupsi di situ dan Ahok harus
bertanggung jawab di dalam masalah Sumber Waras itu terang dan jelas,"
pungkasnya.
Kasus RS Sumber Waras bermula saat Pemprov DKI membeli lahan milik
Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014.
Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur, dan
Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga
mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.
BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras.
Enam penyimpangan itu dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim,
pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan
penyerahan hasil.
Meski demikian, Ahok tetap berpandangan bahwa tidak ada kerugian negara
dalam pembelian lahan tersebut. Kasus itu pun masih diselidiki KPK untuk
memastikan ada atau tidaknya tindak pidana.
0 comments:
Post a Comment